Sesudah dibicarakan sepanjang satu tahun, Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Arsitek sudah diundangkan DPR lewat Rapat Paripurna yang diselenggarakan Selasa, (11/7/2017).

Tetapi, tidaklah sampai disana, untuk dapat berlaku dengan maksimum, UU Arsitek mesti dibarengi ketentuan turunan, umpamanya Ketentuan Pemerintah (PP) atau Ketentuan Menteri (Permen).

” Kami selalu menagih ketentuan turunannya. Kita berharap satu tahun ini lah. Namun, sosialisasi tetaplah jalan dengan saat singkat, ” tutur Ketua Komisi V DPR Farry Djemi Francis selesai pengesahan RUU Arsitek.

Ia menyebutkan, sekarang ini, dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) serta Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR), DPR juga akan lakukan sosialisasi pada orang-orang berkaitan UU Arsitek.

Farry mengakui, kajian RUU jadi UU ini memanglah menelan saat cukup lama. Pasalnya, dengan kajian yang masak, UU ini diinginkan bisa membuat arsitek bukan sekedar berjaya di negeri sendiri, namun juga di ranah internasional.

UU ini diputuskan dengan resmi lewat saran gagasan DPR pada 17 Maret 2016.

Lewat Surat R31/Pres/05/2016 yang di keluarkan pada tanggal 16 Mei 2016, Presiden memberikan tugas Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan serta Transmigrasi, dan Penelitian, Tehnologi serta Pendidikan Tinggi, untuk mengulas RUU arsitek dengan DPR RI.

Sistem kajian RUU Arsitek pada Komisi V dengan pemerintah dimulai Raker 27 juli 2016. Waktu itu, pemerintah mengemukakan 363 daftar inventaris problem atau DIM.

Pada rapat kerja yang diselenggarakan 10 Juli 2017, semuanya fraksi menyetujui naskah RUU mengenai arsitek untuk dilanjutkan ke perbincangan tingkat 2/pengambilan ketentuan pada rapat paripurna yang dijadwalkan hari ini.

Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Arsitek sudah dikerjakan pembahasannya dengan pemerintah dalam rapat kerja (raker) pada Senin, (10/7/2017).

Lewat rapat paripurna, Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengharapkan bisa merampungkan semua pengaturan RUU Arsitek lewat penetapan oleh DPR.

” Setelah itu, sesudah UU arsitek ini diundangkan, pemerintah masih tetap mempunyai pekerjaan perlu yang lain untuk mempersiapkan posisi imlementasi dari UU ini, ” tutur Basuki waktu mengemukakan pendapat akhir pada rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Ia mengakui memiliki komitmen untuk melakukan amanat RUU Arsitek ini dalam pengaturan ketentuan perundang-undangan yang lebih tehnis serta operasional.

Ketentuan itu dapat berupa Ketentuan Pemerintah (PP) atau Ketentuan Menteri (Permen).

Selain itu, kata Basuki, semua bentuk sosialisasi akan dikerjakan untuk menebarluaskan pemahaman pada orang-orang pada UU ini.

Lalu, ia juga mengapresiasi DPR yang sudah ambil gagasan dalam mengulas RUU Arstitek.

Ini mencerminkan perhatian serta support dalam pembangunan terutama profesi arsitek di Indonesia.

” Praktek arsitek sudah berikan sumbangsih riil dalam pembangunan nasional lewat karya-karya arsitektur yang tunjukkan ciri-khas serta bangsa kita, ” terang Basuki.

Hal semacam ini, tambah dia, tunjukkan kehadiran praktik serta profesi arsitek mempunyai peranan perlu dalam pembangunan ke depan sekalian melindungi kearifan budaya lokal.

Basuki mengharapkan, UU ini nanti dapat penuhi keperluan hukum serta orang-orang berkaitan praktik serta profesi arsitek.

Terlebih, dalam memberi perlindungan serta kepastian hukum untuk arsitek, pemakai layanan, praktek serta profesi arstek, karya arsitek serta orang-orang.

” Berdasar pada pertimbangan itu serta memerhatikan input dari fraksi-fraksi pada raker RUU Arsitek ini, dan dengan penuh rasa tanggung jawab atas kesiapan pemerintah untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat, lewat pengembangan profesi arsitek, saya menyebutkan kalau rancangan UU bisa disahkan lewat ketentuan rapat paripurna DPR hari ini, ” papar Basuki.

Apakah aturan ini termasuk juga untuk jasa service mesin cuci? Kemungkinan tidak.